sudah dibaca : 6

KompasRiau.id – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak lagi mengalokasikan dana hibah maupun bantuan lain kepada instansi vertikal di daerah. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola anggaran sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga penegak hukum lainnya telah memiliki sumber pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pemerintah daerah dinilai tidak perlu lagi memberikan tambahan anggaran melalui APBD.

Menurut KPK, praktik pemberian hibah kepada instansi vertikal berpotensi menimbulkan persoalan etik hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan, terutama apabila bantuan tersebut berkaitan dengan kepentingan tertentu di daerah.

“Jangan sampai ada persepsi bahwa pemberian hibah dilakukan untuk memengaruhi proses pengawasan ataupun penegakan hukum,” demikian pesan yang disampaikan KPK dalam agenda pembekalan kepala daerah di Jakarta.

KPK juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi banyak tekanan, mulai dari keterbatasan fiskal hingga tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta lebih memprioritaskan penggunaan APBD untuk kepentingan masyarakat secara langsung.

Peringatan tersebut muncul setelah dalam sejumlah kasus korupsi, aparat penegak hukum menemukan adanya pola pemberian bantuan, hibah, maupun tunjangan tertentu kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Praktik seperti itu dinilai rawan menimbulkan konflik kepentingan dan membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran.

KPK berharap kepala daerah dapat lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan penganggaran, terutama terhadap belanja hibah yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah mulai menyatakan siap mengikuti arahan tersebut apabila nantinya diperkuat melalui regulasi resmi dari pemerintah pusat maupun Kementerian Dalam Negeri.

Hotnews  Prabowo Kepal Tangan Bersama Buruh, Nyanyikan “Internasionale” di Monas

Meski demikian, di beberapa daerah masih ditemukan pengalokasian dana hibah untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal menggunakan APBD. Kondisi itu menjadi perhatian KPK agar ke depan tidak lagi terjadi praktik serupa.

KPK menegaskan penguatan integritas dan transparansi anggaran daerah menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Informasi mengenai peringatan KPK kepada kepala daerah terkait larangan pemberian hibah kepada instansi vertikal ini dilansir dari Antara dan sejumlah media nasional. Berita kemudian diolah kembali secara independen oleh Tim Redaksi KompasRiau.id dengan penyesuaian data, pendalaman informasi, serta gaya penulisan jurnalistik khas media nasional.