“Empat Bulan Tanpa Gaji: Guru Bantu Kampar Terhimpit Status, Mengajar di Tengah Ketidakpastian”

sudah dibaca : 16

KAMPAR, KompasRiau.id — Di balik ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat lahirnya harapan, puluhan guru bantu di Kabupaten Kampar justru menghadapi kenyataan pahit: bekerja tanpa kepastian penghasilan. Hingga April 2026, honor mereka dilaporkan belum dibayarkan selama empat bulan, menambah panjang daftar persoalan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah.

Kondisi ini bukan sekadar keterlambatan administratif. Ia telah menjelma menjadi krisis kepercayaan—di mana para guru yang selama ini berdiri di garis depan pendidikan, justru harus bertahan dalam ketidakpastian ekonomi.

Status Dialihkan, Nasib Terabaikan

Akar persoalan bermula dari perubahan kewenangan. Guru bantu yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau, kini dialihkan ke pemerintah kabupaten. Namun, proses transisi itu tidak berjalan mulus.

Alih-alih menghadirkan kejelasan, perpindahan status justru menimbulkan kekosongan regulasi. Akibatnya, pembayaran honor tersendat karena belum adanya payung hukum yang kuat sebagai dasar pencairan anggaran.

Dalam situasi ini, para guru menjadi korban dari tarik-ulur kebijakan.

Mengadu ke DPRD, Menuntut Kepastian

Merasa tak lagi memiliki pilihan, para guru bantu akhirnya mengadu ke DPRD Kampar melalui rapat dengar pendapat. Mereka menyuarakan satu tuntutan sederhana namun mendasar: hak atas gaji yang telah mereka kerjakan.

Ketua forum guru bantu menyebut, keterlambatan ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan, persoalan serupa sudah berulang dalam beberapa tahun terakhir, menandakan lemahnya sistem pengelolaan tenaga honorer di daerah.

Sementara itu, DPRD mengakui adanya kendala administratif dan regulasi, termasuk dampak dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang membatasi pengangkatan tenaga honorer baru.

Namun bagi para guru, penjelasan tersebut tidak serta-merta menjawab kebutuhan mendesak mereka.

68 Guru, Satu Nasib

Data yang terungkap dalam rapat menunjukkan, setidaknya terdapat 68 guru bantu yang terdampak langsung oleh keterlambatan pembayaran ini.

Hotnews OMZET UMKM MELONJAK TAJAM SAAT MUDIK LEBARAN

Mereka tetap mengajar seperti biasa—menyusun materi, mendidik siswa, dan menjalankan tanggung jawab profesional—tanpa kepastian kapan hak mereka akan dipenuhi.

Dampak Nyata di Lapangan

Keterlambatan gaji bukan hanya persoalan angka. Ia berdampak langsung pada:

Stabilitas ekonomi keluarga guru
Motivasi dan kualitas pengajaran
Keberlangsungan sistem pendidikan di daerah

Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan—sebuah risiko yang seharusnya tidak ditanggung oleh para siswa.

Janji Solusi, Waktu yang Menguji

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan disebut tengah mencari solusi, termasuk kemungkinan memasukkan pembayaran honor dalam anggaran perubahan.

Namun, waktu menjadi faktor krusial. Semakin lama penundaan terjadi, semakin besar beban yang harus ditanggung para guru.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah masalah ini akan diselesaikan—melainkan seberapa cepat pemerintah mampu bertindak sebelum dampaknya semakin meluas.

Penutup: Pendidikan yang Dipertaruhkan

Di tengah berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, persoalan mendasar seperti kesejahteraan guru seharusnya menjadi prioritas utama.

Sebab pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas, tetapi oleh mereka yang berdiri di depan kelas—para guru yang hari ini justru berjuang untuk sekadar mendapatkan haknya.

Catatan Kaki:
Berita ini disusun berdasarkan laporan RiauPos (JawaPos Group) serta hasil rapat dengar pendapat DPRD Kampar dan keterangan Forum Guru Bantu Kabupaten Kampar.
Diolah ulang oleh Tim Redaksi KompasRiau.id.