Bupati Siak Temui Wapres Gibran, Perjuangkan Hak Dana Bagi Hasil Daerah Penghasil

PEKANBARU, KOMPASRIAUID – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyampaikan langsung aspirasi Pemerintah Kabupaten Siak terkait Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Provinsi Riau, Jumat (17/7/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak daerah penghasil sumber daya alam agar memperoleh alokasi DBH yang lebih adil.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Pekanbaru itu, Afni menjelaskan bahwa Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi yang selama ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Namun, menurutnya, kebijakan pengelolaan DBH saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah dalam membiayai pembangunan.

Afni menilai dana bagi hasil merupakan hak yang semestinya diterima daerah penghasil sesuai kontribusi yang diberikan. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan fiskal agar pembagian DBH lebih berpihak kepada daerah yang memiliki sumber daya alam.

“Daerah penghasil memiliki peran besar dalam menopang penerimaan negara. Karena itu, kami berharap hak daerah melalui Dana Bagi Hasil dapat diberikan secara proporsional agar pembangunan di daerah tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Selain menyampaikan persoalan DBH, Afni juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Siak, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga upaya menjaga kawasan yang menjadi wilayah eksploitasi sumber daya alam.

Menurutnya, keterbatasan anggaran akibat berkurangnya penerimaan daerah berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Afni mengungkapkan, Wakil Presiden Gibran merespons baik aspirasi yang disampaikan. Pembahasan mengenai kondisi fiskal daerah berlangsung cukup intens, sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat mendengar langsung persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Ia berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus terjalin sehingga berbagai persoalan, khususnya terkait transfer ke daerah dan Dana Bagi Hasil, dapat dicarikan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Siak sendiri dalam beberapa kesempatan telah menyuarakan pentingnya peninjauan kembali formula pembagian DBH, terutama bagi daerah penghasil minyak dan gas. Menurut Pemkab, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pertemuan dengan Wakil Presiden menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Siak untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Pemkab berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan bagi seluruh daerah penghasil sumber daya alam.