Rohul Pastikan Tak Ajukan Bantuan Gaji ASN ke Kemendagri, Keuangan Daerah Dinilai Masih Aman
PASIR PENGARAIAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) memastikan tidak mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkab menilai kemampuan keuangan daerah masih mencukupi untuk memenuhi kewajiban belanja pegawai.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hulu, Muhammad Zaki, menanggapi informasi mengenai sejumlah pemerintah daerah yang mengajukan bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat akibat keterbatasan fiskal.
Menurut Zaki, hingga saat ini kondisi keuangan Kabupaten Rokan Hulu masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pembayaran gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kemampuan APBD.
“Rokan Hulu tidak mengajukan bantuan ke Kemendagri. Untuk pembayaran gaji ASN masih dapat ditangani melalui APBD yang telah disusun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus melakukan pengelolaan anggaran secara cermat dengan mengutamakan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji pegawai. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu hak-hak ASN.
Belakangan ini, isu kemampuan daerah membayar gaji ASN menjadi perhatian setelah Kementerian Dalam Negeri membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal untuk mengusulkan bantuan. Kebijakan tersebut muncul menyusul meningkatnya beban belanja pegawai di sejumlah daerah, terutama setelah pengangkatan PPPK secara besar-besaran.
Meski demikian, Pemkab Rokan Hulu memastikan kondisi tersebut tidak terjadi di wilayahnya. Pemerintah daerah mengklaim telah melakukan penyesuaian dalam penyusunan anggaran sehingga kewajiban pembayaran gaji pegawai tetap menjadi prioritas utama.
Selain menjaga belanja pegawai, Pemkab Rohul juga terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dan melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak mendesak. Upaya itu diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan kondisi keuangan yang dinilai masih sehat, Pemkab Rokan Hulu optimistis seluruh kewajiban terhadap ASN dapat dipenuhi tepat waktu tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga disiplin pengelolaan anggaran agar keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.







Tinggalkan Balasan